{"id":13309,"date":"2026-07-08T11:46:15","date_gmt":"2026-07-08T04:46:15","guid":{"rendered":"https:\/\/itjen.kemendikdasmen.go.id\/web\/?p=13309"},"modified":"2026-07-08T11:46:15","modified_gmt":"2026-07-08T04:46:15","slug":"upaya-pgri-mendesak-kepastian-hukum-terkait-kontrak-kerja-guru-pppk","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/itjen.kemendikdasmen.go.id\/web\/?p=13309","title":{"rendered":"Upaya PGRI Mendesak Kepastian Hukum Terkait Kontrak Kerja Guru PPPK"},"content":{"rendered":"
\n
\n

Mengakhiri Kecemasan Berkala: Upaya PGRI Mendesak Kepastian Hukum Kontrak Kerja Guru PPPK<\/a><\/h1>\n

Skema pengangkatan Guru PPPK awalnya disambut sebagai angin segar bagi ratusan ribu guru honorer di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, klausul masa kontrak kerja yang berkisar antara 1 hingga 5 tahun memicu persoalan baru: kelelahan mental akibat ketidakpastian masa depan.<\/b><\/p>\n

Setiap kali masa kontrak mendekati akhir, para guru dihantui kecemasan apakah masa kerja mereka akan diperpanjang atau justru diputus di tengah jalan. Kondisi psikologis yang tidak tenang ini secara tidak langsung berdampak pada fokus dan kualitas proses belajar mengajar di ruang kelas.<\/p>\n

Melihat fenomena ini, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)<\/b> bersikap tegas. PGRI menilai regulasi yang ada saat ini masih setengah hati dan terus mendesak pemerintah untuk memberikan kepastian hukum yang permanen bagi guru PPPK.<\/p>\n

Mari kita bedah langkah taktis dan poin tuntutan hukum yang diperjuangkan oleh PGRI.<\/p>\n

4 Langkah Taktis PGRI dalam Mengawal Payung Hukum PPPK<\/a><\/h2>\n

PGRI bergerak secara struktural dari tingkat pusat hingga daerah melalui koridor advokasi hukum yang terukur:<\/p>\n

\n
\n
\n
\n
1<\/div>\n
<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
Mendesak Penghapusan Sistem Kontrak Berkala (Klausul Perpanjangan)<\/div>\n
Tuntutan Regulasi<\/div>\n<\/div>\n
1.Mendesak Penghapusan Sistem Kontrak Berkala (Klausul Perpanjangan):<\/strong>Tuntutan Regulasi.<\/span><\/p>\n

PGRI secara konsisten mendesak Kementerian PANRB dan Kemendikbudristek untuk merevisi aturan masa kontrak kerja guru PPPK. PGRI menuntut agar kontrak kerja guru PPPK otomatis disetarakan dengan masa pensiun guru (60 tahun), sepanjang guru yang bersangkutan tidak melanggar kode etik berat atau pidana.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

\n
\n
2<\/div>\n
<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
Dorongan Penerbitan PP Turunan UU Aparatur Sipil Negara<\/div>\n
Harmonisasi Aturan<\/div>\n<\/div>\n
2.Dorongan Penerbitan PP Turunan UU Aparatur Sipil Negara:<\/a><\/strong>Harmonisasi Aturan.<\/span><\/p>\n

Pasca-disahkannya UU ASN terbaru, PGRI mengawal ketat penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) turunannya. PGRI berupaya memastikan tidak ada celah hukum yang merugikan guru daerah, serta memperjuangkan kesetaraan hak jaminan pensiun (tunjangan hari tua) antara PNS dan PPPK melalui skema Defined Contribution<\/i>.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

\n
\n
3<\/div>\n
<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
Pendampingan Hukum Kasus Pemutusan Kontrak Sepihak via LKBH<\/div>\n
Resolusi Sengketa<\/div>\n<\/div>\n
3.Pendampingan Hukum Kasus Pemutusan Kontrak Sepihak via LKBH:<\/strong>Resolusi Sengketa.<\/span><\/p>\n

Di tingkat akar rumput, jika ditemukan kasus daerah yang enggan memperpanjang kontrak guru PPPK karena alasan politis paska-Pilkada atau anggaran, PGRI turun tangan. Melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI<\/b>, organisasi memberikan bantuan hukum gratis dan mediasi dengan Pemerintah Daerah setempat.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

\n
\n
4<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
Audiensi Lintas Kementerian untuk Kepastian Anggaran Gaji<\/div>\n
Perimbangan Fiskal<\/div>\n<\/div>\n
4.Audiensi Lintas Kementerian untuk Kepastian Anggaran Gaji:<\/strong>Perimbangan Fiskal.<\/span><\/p>\n

Salah satu alasan Pemda ragu mengontrak guru PPPK dalam jangka panjang adalah kekhawatiran beban APBD. Pengurus Besar (PB) PGRI aktif melakukan audiensi dengan Kemenkeu dan Kemendagri agar alokasi gaji Guru PPPK di dalam Dana Alokasi Umum (DAU) dikunci (earmarked<\/i>), sehingga Pemda tidak memiliki alasan untuk menunda kontrak.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Matriks Tuntutan PGRI: Kondisi Riil vs Solusi Hukum yang Didesak<\/h2>\n
\n
\n
\n
\n\n\n\n\n\n\n\n
Aspek Masalah Kontrak<\/span><\/th>\nKondisi Regulasi Saat Ini<\/span><\/th>\nSolusi Hukum yang Diperjuangkan PGRI<\/span><\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Masa Berlaku Kerja<\/b><\/span><\/td>\nDievaluasi dan diperpanjang setiap 1-5 tahun sekali (tergantung kebijakan daerah).<\/span><\/td>\nKontrak langsung berlaku otomatis hingga batas usia pensiun (BUP) 60 tahun tanpa evaluasi berkala berkas.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
Beban Administrasi<\/b><\/span><\/td>\nGuru dan Operator disibukkan dengan pemberkasan ulang berkala untuk perpanjangan kontrak.<\/span><\/td>\nPengalihan fokus: Evaluasi kinerja diintegrasikan total ke PMM\/e-Kinerja tanpa perlu rekrutmen\/kontrak ulang.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
Kesejahteraan Hari Tua<\/b><\/span><\/td>\nMasih ada ketimpangan regulasi jaminan pensiun yang jelas di tingkat daerah.<\/span><\/td>\nJaminan mutlak hak pensiun yang setara dengan PNS dalam regulasi turunan UU ASN terbaru.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n
<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Dampak Positif Perjuangan Kepastian Hukum terhadap Kinerja Guru<\/h2>\n

Jika desakan PGRI mengenai kepastian hukum ini dikabulkan secara penuh oleh pemerintah, dampaknya akan sangat masif bagi ekosistem pendidikan nasional. Guru PPPK dapat bekerja dengan tenang tanpa beban pikiran “kontrak tahun depan”.<\/p>\n

Ketenangan karier ini akan linier dengan peningkatan performa guru dalam menyusun Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), membuat media ajar kreatif, dan fokus menggerakkan Komunitas Belajar (Kombel) di sekolah. Pada akhirnya, raport pendidikan sekolah akan meningkat karena guru fokus pada kualitas pengajaran, bukan pada urusan pengamanan perpanjangan SK.<\/p>\n

\n

Refleksi Perjuangan:<\/b> Desakan PGRI untuk memberikan kepastian hukum bagi guru PPPK bukanlah bentuk tuntutan yang berlebihan. Ini adalah perjuangan kemanusiaan dan profesionalisme untuk menempatkan profesi guru pada tempat yang terhormat, demi menjamin keberlanjutan kualitas pendidikan generasi penerus bangsa.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Bagaimana skema perpanjangan kontrak kerja Guru PPPK yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah di wilayah Anda saat ini? Apakah proses administrasi berjalan lancar atau justru memicu kendala bagi rekan-rekan guru?<\/p>\n

Yuk, suarakan opini, pengalaman, dan aspirasi Anda di kolom komentar<\/b>, mari kita perkuat ruang diskusi demi terwujudnya kepastian hukum dan kesejahteraan guru di seluruh Indonesia!<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Mengakhiri Kecemasan Berkala: Upaya PGRI Mendesak Kepastian Hukum Kontrak Kerja Guru PPPK Skema pengangkatan Guru PPPK awalnya disambut sebagai angin segar bagi ratusan ribu guru honorer di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, klausul masa kontrak kerja yang berkisar antara 1 hingga 5 tahun memicu persoalan baru: kelelahan mental akibat ketidakpastian masa depan. Setiap kali masa kontrak mendekati akhir, para guru dihantui kecemasan apakah masa kerja mereka akan diperpanjang atau justru diputus di tengah jalan. Kondisi psikologis yang tidak tenang ini secara tidak langsung berdampak pada fokus dan kualitas proses belajar mengajar di ruang kelas. Melihat fenomena ini, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bersikap tegas. PGRI menilai regulasi yang ada saat ini masih setengah hati dan terus mendesak pemerintah untuk memberikan kepastian hukum yang permanen bagi guru PPPK. Mari kita bedah langkah taktis dan poin tuntutan hukum yang diperjuangkan oleh PGRI. 4 Langkah Taktis PGRI dalam Mengawal Payung Hukum PPPK PGRI bergerak secara struktural dari tingkat pusat hingga daerah melalui koridor advokasi hukum yang terukur: 1 Mendesak Penghapusan Sistem Kontrak Berkala (Klausul Perpanjangan) Tuntutan Regulasi 1.Mendesak Penghapusan Sistem Kontrak Berkala (Klausul Perpanjangan):Tuntutan Regulasi. PGRI secara konsisten mendesak Kementerian PANRB dan Kemendikbudristek untuk merevisi aturan masa kontrak kerja guru PPPK. PGRI menuntut agar kontrak kerja guru PPPK otomatis disetarakan dengan masa pensiun guru (60 tahun), sepanjang guru yang bersangkutan tidak melanggar kode etik berat atau pidana. 2 Dorongan Penerbitan PP Turunan UU Aparatur Sipil Negara Harmonisasi Aturan 2.Dorongan Penerbitan PP Turunan UU Aparatur Sipil Negara:Harmonisasi Aturan. Pasca-disahkannya UU ASN terbaru, PGRI mengawal ketat penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) turunannya. PGRI berupaya memastikan tidak ada celah hukum yang merugikan guru daerah, serta memperjuangkan kesetaraan hak jaminan pensiun (tunjangan hari tua) antara PNS dan PPPK melalui skema Defined Contribution. 3 Pendampingan Hukum Kasus Pemutusan Kontrak Sepihak via LKBH Resolusi Sengketa 3.Pendampingan Hukum Kasus Pemutusan Kontrak Sepihak via LKBH:Resolusi Sengketa. Di tingkat akar rumput, jika ditemukan kasus daerah yang enggan memperpanjang kontrak guru PPPK karena alasan politis paska-Pilkada atau anggaran, PGRI turun tangan. Melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI, organisasi memberikan bantuan hukum gratis dan mediasi dengan Pemerintah Daerah setempat. 4 Audiensi Lintas Kementerian untuk Kepastian Anggaran Gaji Perimbangan Fiskal 4.Audiensi Lintas Kementerian untuk Kepastian Anggaran Gaji:Perimbangan Fiskal. Salah satu alasan Pemda ragu mengontrak guru PPPK dalam jangka panjang adalah kekhawatiran beban APBD. Pengurus Besar (PB) PGRI aktif melakukan audiensi dengan Kemenkeu dan Kemendagri agar alokasi gaji Guru PPPK di dalam Dana Alokasi Umum (DAU) dikunci (earmarked), sehingga Pemda tidak memiliki alasan untuk menunda kontrak. Matriks Tuntutan PGRI: Kondisi Riil vs Solusi Hukum yang Didesak Aspek Masalah Kontrak Kondisi Regulasi Saat Ini Solusi Hukum yang Diperjuangkan PGRI Masa Berlaku Kerja Dievaluasi dan diperpanjang setiap 1-5 tahun sekali (tergantung kebijakan daerah). Kontrak langsung berlaku otomatis hingga batas usia pensiun (BUP) 60 tahun tanpa evaluasi berkala berkas. Beban Administrasi Guru dan Operator disibukkan dengan pemberkasan ulang berkala untuk perpanjangan kontrak. Pengalihan fokus: Evaluasi kinerja diintegrasikan total ke PMM\/e-Kinerja tanpa perlu rekrutmen\/kontrak ulang. Kesejahteraan Hari Tua Masih ada ketimpangan regulasi jaminan pensiun yang jelas di tingkat daerah. Jaminan mutlak hak pensiun yang setara dengan PNS dalam regulasi turunan UU ASN terbaru. Dampak Positif Perjuangan Kepastian Hukum terhadap Kinerja Guru Jika desakan PGRI mengenai kepastian hukum ini dikabulkan secara penuh oleh pemerintah, dampaknya akan sangat masif bagi ekosistem pendidikan nasional. Guru PPPK dapat bekerja dengan tenang tanpa beban pikiran “kontrak tahun depan”. Ketenangan karier ini akan linier dengan peningkatan performa guru dalam menyusun Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), membuat media ajar kreatif, dan fokus menggerakkan Komunitas Belajar (Kombel) di sekolah. Pada akhirnya, raport pendidikan sekolah akan meningkat karena guru fokus pada kualitas pengajaran, bukan pada urusan pengamanan perpanjangan SK. Refleksi Perjuangan: Desakan PGRI untuk memberikan kepastian hukum bagi guru PPPK bukanlah bentuk tuntutan yang berlebihan. Ini adalah perjuangan kemanusiaan dan profesionalisme untuk menempatkan profesi guru pada tempat yang terhormat, demi menjamin keberlanjutan kualitas pendidikan generasi penerus bangsa. Bagaimana skema perpanjangan kontrak kerja Guru PPPK yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah di wilayah Anda saat ini? Apakah proses administrasi berjalan lancar atau justru memicu kendala bagi rekan-rekan guru? Yuk, suarakan opini, pengalaman, dan aspirasi Anda di kolom komentar, mari kita perkuat ruang diskusi demi terwujudnya kepastian hukum dan kesejahteraan guru di seluruh Indonesia!<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-13309","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-umum","post-no-thumbnail"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/itjen.kemendikdasmen.go.id\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13309","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/itjen.kemendikdasmen.go.id\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/itjen.kemendikdasmen.go.id\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/itjen.kemendikdasmen.go.id\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/itjen.kemendikdasmen.go.id\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=13309"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/itjen.kemendikdasmen.go.id\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13309\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13310,"href":"https:\/\/itjen.kemendikdasmen.go.id\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13309\/revisions\/13310"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/itjen.kemendikdasmen.go.id\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=13309"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/itjen.kemendikdasmen.go.id\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=13309"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/itjen.kemendikdasmen.go.id\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=13309"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}